RUU PEMILU DAN PREMANISME POLITIK

republik-preman

republik-preman

RUU  Pemilu masih juga belum rampung sementara Pemilu 2014 makin mendatang. Anggota Panja Pemilu di DPR masih saja berkutat dengan beberapa masalah krusial seperti System Pemilu , Ambang batas parlemen dan system penghitungan suara. Terdengarnya, pembahasan RUU Pemilu ini terancam deadlock karena  hal-hal krusial di atas, terutama mengenai ambang batas parlemen sulit mendapat kesepakatan dari fraksi-fraksi di DPR.

Sementara itu, dari masyarakat terutama dari partai-partai politik yang tidak memiliki wakilnya  di DPR, mulai membuka suara. Kalau UU.Pemilu menetapkan bahwa partai-partai eks Pemilu 2009 tidak bisa ikut Pemilu 2014 sebelum diverifikasi ulang, maka ada yang mengancam akan menguji materi UU Pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mengharapkan wakil-wakil rakyat di Senayan ini  wise dalam menyusun undang-undang. Sebuah undang-undang berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat demi untuk kesejahteraan rakyat.

Bila kita menengok ke belakang ke  Pemilu 2009, dengan system proporsional terbuka dan penetapan kursi berdasarkan suara terbanyak, maka kita menuai kondisi DPR seperti sekarang ini. Banyak perilaku dan kinerja  anggota DPR yang dipergunjingkan oleh  media massa, warung-warung kopi hingga diskusi-diskusi komunitas. Mulai dari sikap  malas menghadiri rapat –rapat di DPR dan kinerja anggota DPR  yang hanya cuap-cuap saja,   karena telah terkooptasi oleh kekuasaan koalisi hingga tindakan korupsi APBN dan mafia anggaran.

pemilu2

pemilu2

Ketidakhadiran sebagian besar  anggota pada rapat-rapat di DPR  dipergunjingkan oleh berbagai pihak dengan mengatakan bahwa  hal tersebut  merupakan perilaku buruk, tidak amanah dan  melukai hati rakyat. Salah satu kewajiban anggota DPR adalah menghadiri rapat dan rapat baru bisa dibuka bila telah mencapai kourum. Setelah ketidakhadiran anggota DPR di  rapat-rapat  di komisi/badan Kelengkapan DPR lainnya dipergunjingkan masyarakat, maka sekarang akan diberlakukan absen kehadiran anggota DPR melalui finger print.

Hal lain dipergunjingkan masyarakat adalah kegemaran   anggota DPR periode ini  mempertontonkan gaya hidup hedonis, bergaya perlente dengan mobil mewah dan   merasa  tidak pernah cukup uang yang akhirnya bermuara kepada  korupsi. Tidak salah penilaian Busyro Muqoddas bahwa DPR dihuni oleh pemberhala nafsu dan syahwat politik kekuasaan dengan moralitas rendah (Media Indonesia,16 Nopember 2011).

Terdengar pula pergunjingan mengenai mafia anggaran.   Hal  ini telah  menjadi kasus yang ikut meramaikan tumpukan kasus korupsi yang ada.  Aksi pencurian  dana dari APBN lewat program dan proyek yang tak masuk akal membuat masyarakat sangat  geram dan mengatakan  bahwa cara-cara premanisme ini tidak patut ada di lembaga tinggi negara. Karena uang premanisme politik ini  telah mereduksi  nilai-nilai kemanusiaan dan aspek-aspek kehidupan  berbangsa dan bernegara .

Menuju Pemilu 2014 premanisme politik diperkirakan akan  tetap bercokol, karena  belum  ada pembahasan yang rigid mengenai pengaturan politik uang dalam RUU Pemilu yang sedang dibahas di DPR .   Justru yang menjadi perhatian adalah  bagaimana para pemilik modal bisa diakses sebagai sumber daya politik. Tampaknya mekanisme pemilu masih  membuka politik transaksional baik  di dalam partai maupun dengan penyelenggara Pemilu.

Dari berbagai fenomena yang mudah dibaca,  penyalahgunaan wewenang oleh politisi  (baca: pejabat negara)  dengan cara-cara premanisme di berbagai lembaga negara telah ada sejak lama. Terpilihnya  politisi preman  dalam Pemilu 2009  telah membuat praktek premanisme politik ini makin berkembang. Premanisme Politik telah mengacaukan jagat kehidupan kita baik dalam  politik , ekonomi maupun  budaya .

Dampaknya, politik uang ikut  menguasai kehidupan politik kita dan  melahirkan  kecenderungan masyarakat untuk tetap memilih politisi preman dalam Pemilu. Masyarakat tidak peduli pada rekam jejak seorang  politisi, yang penting ada tanda tangan  dan ada buah tangan. Tanda tangan maksudnya,  politisi yang terdaftar dalam  partai politik, sedangkan buah tangan adalah uang atau hadiah sebagai iming-iming yang diberikan kepada masyarakat.

pemilu

pemilu

Disamping itu,  buruknya pola kaderisasi dalam partai politik  menyebabkan partai tetap dikuasai oknum yang punya uang. Ada partai yang tidak mempertimbangkan latar belakang calon legislator,   faktor finansial  lebih diutamakan daripada faktor intelektualitas.  Ditambah dengan penyelenggaraan  Pemilu yang kurang jujur dan adil seperti selama ini,  lengkap sudah faktor untuk melahirkan premanisme  politik.

Akhir kata dapat disimpulkan, bila politik transaksional menjadi tradisi dalam kehidupan politik kita,  maka system pemilu apapun yang digunakan tetap ujung-ujungnya duit (uud). Bila system proporsional tertutup, yang akan menerima uang adalah pengurus partai. Dan bila system proporsional terbuka, banyak yang akan  menjadi penerima duit.