Perempuan Parlemen Mengubah Wajah Legislatif

Perempuan Parlemen ( DPR-RI)  hasil Pemilu 2009 berjumlah  100 orang atau 18,4% dari 560 anggota DPR RI periode 2009 -2014. Walaupun Perempuan hanya berjumlah 100 orang saja, tetapi  kiprahnya di dalam ruang sidang di Senayan   menunjukkan kemajuan  berpikir  dan gerakan yang progresif. Dalam bidang politik, perempuan parlemen telah bertenaga  untuk bicara mengenai detail masalah. Mereka telah berani bicara dengan suara lantang, baik dalam rapat-rapat Komisi maupun Rapat Paripurna DPR RI.

Dengan menunjukkan bahwa kemampuan laki-laki dan perempuan adalah sama, maka perempuan  parlemen telah berusaha  menggapai kekuasaan di lebaga DPR- RI  dengan mengisi jabatan-jabatan pimpinan dalam badan-badan dan  alat kelengkapan, seperti di komisi-komisi dan badan – badan lainnya. Kualitas kepemimpinan perempuan mulai diperhitungkan. Saat ini, tercatat 7  orang anggota DPR RI perempuan yang memegang pimpinan  pada komisi-komisi dan badan alat kelengkapan yaitu :

1. Hj. Ana Mu’awanah,SE,MA  (Pimpinan Komisi IV)

2.Dra.Yasti Soepredjo Mokoagow (Pimpinan Komisi V)

3. Dra. Hj. Chairunnisa,MA (Pimpinan Komisi VIII)

4. DR.  Ribka Tjiptaning   (Pimpinan Komisi IX)

5. Dra. Hj.Ida Fauziah (Pimpinan Badan Legislasi)

6.DR. Indrawati Sukadis (Pimpinan BURT)

7.DR. Nurhayati Ali Asseggaf ( Pimpinan BKSAP)

DPR mempunyai tiga fungsi, fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Wajah legislatif  kita saat ini, terlihat suram dan tidak menarik rakyat.  Bersama dengan dua pilar demokrasi lainnya, eksekutif (pemerintah) dan yudikatif,  dipandang  berada dalam posisi yang tidak stabil. Bila diamati pemberitaan demi pemberitaan media massa, setiap hari  terlihat kecendrungan menghantam pemerintah, menghajar parlemen dan dunia peradilan. Pemerintah dihujani protes, parlemen diberi julukan yang sangat memprihatinkan ( murid TK, autis, egois  dan lain-lain),  sementara dunia peradilan  terpuruk, karena dipandang timbangan  hukumnya  yang timpang, pedang hukumnya yang  hanya tajam untuk  rakyat kecil tetapi tumpul pada orang yang memiliki uang dan kekuasaan.

Sekarang ini muncul kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan ekstra  parlementer. Mereka mengorginisir diri mengambil bagian dalam mesin-mesin sosial. Mereka hadir dan mengkritisasi berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat.  Mereka mengkritik  anggota DPR yang tidak kompeten dalam menjalankan fungsinya terutama, dalam bidang  legal drafting (pembuatan undang-undang) dan  bidang budgeting (anggaran). Mereka berpendapat,  karena tidak kompeten di bidang legal drafting  dan tidak memahami hukum  ketatanegaraan,  produk legislasi di  DPR tidak berkualitas , sehingga  banyak undang-undang  yang harus di uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Kondisi di atas telah  memicu semangat perempuan parlemen untuk   mengasah kemampuannya agar bisa   memberi kontribusi positif bagi lembaga legislative agar  lebih representative dan partisipatoris. Sekalipun  jumlah perempuan dalam parlemen belum signifikan, tapi  dengan kualitas yang memadai,  akan  mampu memberi warna pada  keputusan-keputusan yang dibuat. Kita yakin perempuan parlemen dapat merubah keadaan.

Disamping mengubah wajah legislatif, hal penting lainnya bagi perempuan parlemen adalah meningkatkan partisipasi politik perempuan.  Perempuan parlemen adalah bagian dari perempuan politik. Yang dimaksud dengan perempuan politik, tentu saja bukan hanya   perempuan yang aktif di lembaga  politik yang  ikut mengambil  kebijakan publik , tetapi  juga menyangkut  perempuan yang berada  di luar lingkup  politik formal, yaitu perempuan  yg berada di ormas sipil,organisasi perempuan dan organisasi non pemerintah lainnya.  Arti politik dalam konsep perempuan   meliputi  politik formal dan politik non formal.

Sehubungan dengan itu, perempuan parlemen perlu mengembangkan berbagai  prakarsa untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan  ke dalam berbagai aktivitas gender untuk merangsang dialog antar berbagai elemen masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlu    menjalin kerjasama dengan perempuan lintas parpol dan aktivis gerakan masyarakat untuk menciptakan jaringan kontak antara masyarakat sipil dengan lembaga-lembaga politik.

Persoalan  politik  dewasa ini sangat kompleks sehingga dituntut seorang anggota DPR  itu  menjadi master  in complexity, dengan cara berpikir komprehensif integral. Yang dimaksud dengan cara berpikir komprehensif integral adalah menangkap suatu masalah sebagai sesuatu yang menyeluruh  untuk mendapatkan  esensi yang tunggal.

Sehubungan dengan itu, perempuan parlemen diharapkan memiliki kemampuan analisa politik  dengan daya pikir yang kuat dan keteguhan hati pada keadilan. Bila memiliki keteguhan hati pada keadilan, maka politik tidak lagi dilihat  sebagai  perburuan, pembesaran dan pelanggengan kekuasaan, tetapi adalah untuk pendidikan demokrasi.

PEREMPUAN PARLEMEN PERLU  AMBIL BAGIAN UNTUK MENGUBAH  WAJAH LEGISLATIF  DENGAN MEMBANGUN LAGISLATIF YANG REPRESENTATIF DAN PARTISIPATORIS