Pentingnya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014

Perempuan dalam politik mendapat affirmasi melalui  UU No. 12 tahun 2003  tentang Partai politik. Dalam pasal 65 ayat (1)  parpol diminta untuk mencalonkan 30% perempuan dalam Pemilu. Namun, walau telah dua kali dilangsung kan pemilu dengan kebijakan  affirmative action bagi perempuan dalam politik,   30% keterwakilan perempuan di lembaga DPR  masih belum terwujud. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terus menerus terhadap undang-undang tersebut dan evaluasi di setiap Pemilu.

Dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan dibutuhkan undang-undang partai politik dan undang-undang Pemilu yang menjamin proses politik yang dapat memastikan keterwakilan perempuan pada tingkat yang diharapkan.  Kedua undang-undang ini akan menjadi ukuran respon  negara terhadap indicator kesetaraan gender. Undang-undang Pemilu dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk mengikuti proses pencalonan sampai terpilih dalam Pemilu. Peningkatan keterwakilan perempuan sangat penting baik dalam kerangka peningkatan the politic of presence maupun dalam kerangka the politic of idea dari kepentingan perempuan sebagai mayoritas penduduk suatu Negara.

Di negeri ini setiap berlangsungnya Pemilu terjadi perubahan dalam Undang-undang Pemilu. Saat ini pembahasan Revisi UU. No. 10 Tahun 2008  tentang  Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD  masih belum selesai. Ada empat materi krusial  RUU Pemilu ini yang masih diperdebatkan secara sengit,  yaitu mengenai  system Pemilu, ambang batas Parlemen ( Parliement Threshold), alokasi kursi di daerah Pemilihan dan metode penghitungan suara. Sedangkan mengenai isu perempuan untuk konten RUU Pemilu  belum mendapat pembahasan.

Sehubungan dengan itu, berbagai organisasi perempuan maupun perempuan lintas partai mengadakan berbagai forum diskusi untuk merumuskan  isu perempuan yang akan diusulkan sebagai konten RUU Pemilu.   Juga forum diskusi tersebut digunakan untuk mengingatkan kembali tentang isu mengawal kuota perempuan agar keterwakilan perempuan di DPR  semakin bertambah dalam Pemilu 2014.

Ada beberapa hal penting yang mengemukan dalam berbagai diskusi antara lain :

  1. Bagaimana memfasilitasi parpol untuk menerapkan 30% kuota dan mendorong upaya parpol meningkatkan partisipasi kader parpol perempuan dalam Pemilu 2014
  1. Usulan penting perempuan untuk konten RUU Pemilu adalah penempatan perempuan pada nomor urut 1 atau 2 dalam daftar caleg dan pada tiap Daerah pemilihan (Dapil ) diisi 30 % caleg perempuan.

Apa pentingnya peningkatan keterwakilan  perempuan dalam parlemen ?

Setelah UUD 1945 diamandemen, lembaga DPR sebagai salah satu pilar demokrasi makin kuat dan signifikan dalam sistim politik Indonesia. DPR  mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Dengan   fungsi DPR   seperti disebutkan di atas, maka terlihat sisi pentingnya peran perempuan di DPR  yaitu untuk :

  1. Meningkatkan pengawasan program dan anggaran, baik pada level perencanaan maupun pencapaian pembangunan.
  2. Mendorong pencapaian RPJMN-RPJMD yang lebih menekankan aspek kualitatif, disamping pencapaian target secara kuantitatif.
  3. Mendorong upaya reformulasi Dana Perimbangan, yaitu reformulasi penentuan DAU dengan menggunakan indikator tingkat kesejahteraan dan infrastruktur sebagai faktor dominan.

Masih banyak yang harus diperjuangkan perempuan  di lembaga                   legislative, karena masih banyak persoalan yang  menghimpit perempuan  antara lain :

  • Kesetaraan dan keadilan gender masih jauh dari harapan
  • Perempuan dalam politik masih marjinal
  • Kegiatan politik perempuan masih terhambat secara cultural dan structural
  • 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislative belum terwujud
  • Kemiskinan di Indonesia berwajah perempuan

Menyadari ratio keterwakilan perempuan Di DPR saat ini  masih rendah, maka kita harus meningkatkan usaha   dan melakukan gerakan untuk memajukan  perempuan dalam politik. Kita mengharapkan , perempuan dalam politik  mendapat dukungan dari seluruh perempuan di Indonesia. Perempuan-perempuan yang berada di pemerintahan, di legislative, yang bekerja sebagai karyawan swasta, buruh pabrik, ataupun professional  harus turut serta mendukung usaha meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR.