Toleransi dan  Demokrasi
wall of Fame

Toleransi dan Demokrasi

Christopher Kevin Susandji

Pengantar

Toleransi menjadi topik yang kembali hangat dibicarakan hari-hari terakhir ini. Negara Indonesia sedang diserang oleh kasus-kasus intoleransi. Kurangnya wawasan dan pemahaman sejarah serta mudah terpancingnya masyarakat Indonesia oleh ajaran sesat, politik dan hoaks telah menyumbang api-api perpecahan hampir di seluruh Indonesia. Konflik, pertikaian, dan kerusuhan sering dibuat untuk menakuti minoritas. Ada rumah peribadatan dibakar dan dihancurkan. Kebhinekaan terancam. Konflik didasarkan pada  perbedaan agama, suku dan ras. Namun ada juga pertikaian timbul karena perbedaan pandangan, pemikiran dan pendapat.

Toleransi adalah esensi demokrasi Pancasila. Tulisan ini akan membicarakan masalah toleransi dan kebutuhannya bagi demokrasi di Indonesia.

Toleransi: Sebuah Pemahaman

Kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerāre yang berarti “to bear, to endure, to tolerate”: untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Wikipedia menyebutkan :

“Toleration is the acceptance of an action, object, or person which one dislikes or disagrees with, where one is in a position to disallow it but chooses not to.”

Voltaire, seorang filsuf  Perancis menuliskan pandangannya tentang toleransi. “La tolérance, c’est l’apanage de l’humanité; nous sommes tous pétris de faiblesse et d’erreurs; pardonnons-nous réciproquement nos sottises. C’est la première loi de la nature.”

(toleransi adalah hak istimewa, konsekuensi khusus atas kemanusiaan. Esensi kita sebagai manusia adalah penuh dengan kesalahan dan kelemahan, karenanya kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Itulah hukum alam yang terutama).

Menurut pandangan di atas, toleransi berarti penerimaan perbedaan pikiran dan pandangan yang tidak  disukai atau disetujui. Bahkan ketika individu atau kelompok yang menerima perbedaan itu  memiliki kuasa  untuk menutup perbedaan tersebut,  tapi  tidak menggunakan kekuasaannya  untuk menolak perbedaan tersebut. Itulah hakikat toleransi.

Demokrasi: Sebuah Pemahaman

Kata Demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”, yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (kratos) “kekuatan” atau “kekuasaan”. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup sosial. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan, baik dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. (Wikipedia).

Indonesia adalah negara demokrasi, yang berdiri di atas dasar Pancasila sila ke-4: “ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Demokrasi Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberlakukan prinsip pembagian kekuasaan (division of powers) sesuai konsep trias politica. Kekuasaan negara terbagi dalam 3 lembaga: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga-lembaga negara ini memiliki kewenangan dan saling mengawasi satu dengan yang lain.

Demokrasi Pancasila mengijinkan masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pesta politik (pemilihan umum presiden dan kepala daerah), menyampaikan pendapat secara bebas bagi kebaikan bersama.

Toleransi bukan Dominasi

Bangsa dan negara Indonesia dibangun di atas dasar keberagaman manusia multikultural. Berbagai suku dan ras yang telah bertumbuh dan berkembang di 17.506 pulau, disatukan dalam sebuah Negara Kepulauan Indonesia. Keberagaman menjadi harta terpendam yang dipertahankan secara turun-temurun di negeri ini. Membaca sejarah,  dalam membentuk sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendiri negara ini memilih jalan toleransi bukan dominasi, sehingga keragaman bangsa dapat terpelihara. Dibawah naungan toleransi. kemerdekaan Indonesia diperjuangkan bersama-sama.

Indonesia terus berkembang menjadi negara demokrasi yang pelaksanaan demokrasi berbeda beda pada tiap rezim (demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin). Di era reformasi ini Indonesia melaksanakan demokrasi (demokrasi reformasi), yang ditandai dengan pemilu demokratis tahun 1999, pelaksanaan hak asasi manusia, terutama kebebasan berpendapat. Demokrasi reformasi yang telah memberi nafas baru dalam kehidupan rakyat Indonesia.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia era Reformasi telah menarik perhatian dunia.  Namun Ssagat disayangkan  kebebasan berpendapat dalam demokrasi reformasi  melahirkan  sikap-sikap intoleransi, baik dari masyarakat maupun petinggi negara. Sekelompok orang mulai  memanfaatkan celah- celah demokrasi  untuk membangun dominasi. Mereka mengabaikan warisan sejarah bangsa bahwa untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendiri negara telah memilih jalan toleransi bukan dominasi.

Menegakkan toleransi di negeri ini membutuhkan perjuangan yang cukup berat. Mari kita simak narasi   Bung Karno (Presiden RI ke I) dalam suatu pidatonya :

“Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua!”

Tindakan memperjuangkan toleransi juga nampak pada organisasi masyarakat agamis Nahdatul Ulama (NU) yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asyari. Walaupun NU adalah ormas Islam, namun sejak perjuangaan pra kemerdekaan, NU telah berperan melestarikan dan menjaga tali persatuan antar agama. Justru  nasionalisme yang kuat yang  mendorong ormas NU menjaga toleransi antar umat beragama. Sebuah contoh dibuktikan dengan adanya agenda banser dalam menjaga dan melancarkan proses hari besar umat Kristen yakni hari Natal.

Pentingnya toleransi dalam kehidupan bangsa Indonesia juga dikemukakan oleh Presiden K. H. Abdurrahman Wahid.  Gus Dur (sebutan Presiden ke 4 ini)  telah menjadikan Kong Hu Cu sebagai agama yang diakui negara dan mengesahkan hari raya Imlek sebagai hari besar nasional.

Setiap giliran waktu Gong Xi Pacai datang, pasti kenangan orang merambat pada Gus Dur. Keputusan menjadikan Kong Hu Cu sebagai agama yang diakui negara merupakan keputusan untuk  kemajuan kerukunan kehidupan beragama di Indonesia. Keputusan yang dikeluarkan Gus Dur dapat dilihat sebagai keberanian etis dan keberanian filosofis yang tentu saja didasarkan pada keyakinan bahwa Indonesia membutuhkan toleransi bukan dominasi.

“Menerima perbedaan pendapat dan SARA  bukanlah tanda kelemahan melainkan menunjukkan kekuatan. Tidak penting apa pun agamamu atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah menanyakan apa agamamu ”. (H. Abdurrahman Wahid).

Kita patut bangga terhadap Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo, yang terus menekankan betapa pentingnya toleransi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau sangat mengecam intoleransi dan terus memupuk persatuan bagi rakyat Indonesia. Di berbagai kesempatan ketika berpidato, Presiden 9 RI ini sering menekankan pentingnya toleransi dalam berdemokrasi. Mari kita simak pidato beliau dalam  “Bali Democracy Forum IX” di Nusa Dua, Bali,  8 Desember 2016.

“Budaya saling menghormati dan sifat toleransi telah menjadi benang yang mempersatukan masyarakat dunia yang berbeda-beda sejak kita ada di bumi ini. Maka tugas bagi kita semua di sini, adalah memastikan bagaimana demokrasi dapat bekerja dengan baik untuk mendukung stabilitas dan perdamaian dan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat,”

Demokrasi membutuhkan Toleransi

Pelaksanaan demokrasi minus toleransi, kehidupan negara tidak akan jalan dengan baik.  Demokrasi tanpa kekebasan adalah nonsense, begitu juga tanpa keadilan dan persaudaraan. Keadilan dan persaudaraan merupakan modal sosial utama dalam membangun demokrasi.  Keadilan menuntut ketegasan penegakan hukum dan persaudaraan menuntut toleransi. Dengan demikian, membangun demokrasi membutuhkan  toleransi dalam menyikapi perbedaan.

Demokrasi di Indonesia memberikan kebebasan berpendapat bagi warga. Kebebasan berpendapat bermata dua. Di satu sisi, melaksanakan  hak asasi manusia.  Di sisi lain, siapapun dapat mengatasnamakan rakyat untuk mengkritik dan mengecam pihak yang tidak disukai. Sisi kedua inilah yang dimanfaatkan kelompok intoleransi.

Bila demokrasi minus toleransi, kehidupan negara tidak akan jalan dengan baik, bahkan dapat membunuh demokrasi itu sendiri. Ketika otoritas pemerintah tidak lagi dihiraukan dan hak orang lain diabaikan, maka demokrasi akan layu dan mati dan  akan muncul kembali konsep ketertiban dan keamanan masyarakat.

Hidup di dalam bangsa pluralis seperti Indonesia membutuhkan toleransi yang tinggi, demi tercapainya high trust society dalam melaksanakan komitmen “Bhineka Tunggal Ika”. Bila dinodai oleh intoleransi, maka  yang terjadi adalah low trust society, rendahnya tingkat kepercayaan satu warga dengan warga lainnya, yang diikuti oleh rasa curiga dan sarat rumor. Toleransi yang rendah mudah meretakkan persatuan. Oleh karena inilah demokrasi tidak dapat ditegakkan tanpa fondasi toleransi yang kokoh. Demokrasi membutuhkan Toleransi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *