Usaha Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen

Separoh dari  jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan.Oleh karena itu perlu sekali diberi perhatian terhadap kepentingan politiknya. Perhatian terhadap kepentingan politik perempuan secara konkrit baru dimulai pada tahun 2003 yang ditandai dengan masuknya pengaturan  dalam UU. Pemilu mengenai  30 % keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Tahun 2008 UU.Pemilu ini direvisi dan pengaturan mengenai keterwakilan perempuan ditetapkan dengan menggariskan bahwa Parpol peserta Pemilu harus mencalonkan 30% caleg perempuan dalam daftar calonnya. Ketentuan dalam UU. Pemilu ini diperkuat oleh pengaturan dalam UU. No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai politik harus menempatkan 30% perempuan dalam kepengurusan partai.

Sekalipun telah ada  pengaturan keterwakilan perempuan dalam parlemen melalui kedua undang-undang Pemilu di atas, tetapi ketentuan  30%  keterwakilan perempuan di parlemen tidak  tercapai. Hasil Pemilu 2004 anggota Parlemen perempuan hanya 12 % dan Pemilu 2009  18 %. Hal ini berarti bahwa  perempuan baik  dalam menentukan kebijakan politik (political ideas ) dan kehadirannya dalam politik ( political presence) belum terwakili secara signifikan.

Sehubungan dengan itu dalam Pemilu 2014 , perlu usaha keras dan strategi yang tepat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Parlemen. Kelompok perempuan harus membangun kekuatan politik dengan menyusun strategi  baik melalui pengaturan dalam UU. Pemilu maupun pendekatan kepada partai-partai politik sebagai peserta Pemilu dan juga  kepada masyarakat umum.

Saat ini revisi RUU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu   tengah dibahas di  DPR dan anggota Panja RUU Pemilu masih berkutat dengan beberapa  masalah krusial  tentang pengaturan Pemilu, diantaranya adalah mengenai  ambang batas parlemen ( Parliement Treshold),   cara penghitungan suara dan  sistim Pemilu.

Dengan melakukan analisa terhadap system Pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia, system Pemilu 2009 yaitu system proporsional terbuka dengan suara terbanyak  sangat tidak ramah terhadap perempuan. Dalam system ini, politik transaksional mendapat lahan  yang subur. Politik uang dimana suara bisa diperjualbelikan akan mengalahkan jumlah suara caleg perempuan. Disamping itu, system ini dapat memicu berbagai konflik social – politik.

Dalam system Proporsional tertutup dan system proporsional terbuka dengan system nomor urut, kelompok perempuan masih memiliki kesempatan untuk melakukan lobby dengan partai dalam menyusun daftar calon. Perempuan sebagai kelompok penekan dapat melakukan pendekatan kepada partainya masing-masing untuk menempatkan perempuan pada nomor jadi.Dengan demikian, kelompok perempuan harus menyuarakan  agar system yang diberlakukan untuk Pemilu 2014 adalah system Proporsional terbuka dengan system nomor urut

Disamping itu, pendekatan kepada Partai-partai adalah suatu langkah penting yang harus dilakukan perempuan. Dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan,  perlu melakukan pendekatan ke Partai agar partai mau  mengeluarkan berbagai kebijakan  yang dapat meningkatkan keterwakilan perempuan antara lain:
1. Partai  mengeluarkan kebijakan untuk  meningkatkan kualitas perempuan  seperti  memberikan pendidikan dan pengkaderan politik

2.  Partai  mengeluarkan kebijakan yang menyadarkan pemilih akan pentingnya memilih wakil-wakil rakyat yang berpihak kepada perempuan

3. Partai  didorong untuk menempatkan perempuan pada jabatan-jabatan strategis dalam partai

4. Partai harus merekruit caleg perempuan dengan Kriteria khusus yaitu caleg perempuan yang memiliki amanah Pemilu

Menyadari ratio keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah, maka perempuan  harus meningkatkan usaha   dan melakukan gerakan untuk memajukan  perempuan dalam politik. Untuk hal ini perlu  dukungan dari seluruh perempuan di Indonesia, Para  perempuan baik  yang berada di pemerintahan, di legislative, yang bekerja sebagai karyawan swasta, buruh pabrik, ataupun professional  harus turut serta mendukung usaha meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Bila keterwakilan perempuan dalam parlemen cukup signifikan maka perempuan dalam parlemen  akan dapat mendorong  berbagai kebijakan yang berpihak kepada perempuan  dan meningkatkan pengawasan terhadap  program dan anggaran, baik pada level perencanaan maupun pencapaian pembangunan.