Pengantar

Memahami berbagai masalah ketidaksetaraan dan keadilan yang dialami perempuan, maka Indonesia membutuhkan sebuah undang-undang yang mengatur kesetaraan dan keadilan gender. Ketidakadilan terhadap perempuan  terjadi hampir dalam  semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam kehidupan politik, ekonomi, social dan budaya.

Memang telah ada beberapa instrument hukum yang melandasi perwujudan  kesetaraan dan keadilan untuk perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi belum ada sebuah UU yang mengatur secara komprehensif mengenai kesetaraan dan keadilan gender, sehingga hak-hak perempuan kurang  terlindungi dan terjadi diskriminasi dalam berbagai bentuk terhadap perempuan.

Saat ini sedang dipersiapkan draft RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender yang merupakan RUU inisiatif DPR Komisi VIII. Untuk mencari masukan terhadap  RUU tersebut, komisi VIII melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP)  dengan berbagai kementrian dan lembaga yang terkait dengan perempuan serta Rapat  Dengar Pendapat Umum (RDPU)  dengan berbagai kelompok organisasi perempuan ( Mitra Gender, CWGI,UNWOMEN, KOWANI) dengan para pakar perempuan dan gender (Prof.Dr. Saparinah Sadli, Jimly Assiddiq, Sinta Nuriah), dan dengan organisasi    masyarakat , seperti , IWAPI, APINDO , BMOIWI,MUI,PUI,NU.

Alasan perlunya pengaturan mengenai  Kesetaraan dan keadilan Gender

  1. 1. Landasan Filosofis

Menurut falsafah Pancasila manusia adalah ciptaan Tuhan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan musyawarah dan mufakat.

Dalam Pembukaan UUD tahun 1945 diakui bahwa setiap individu dan warganegara adalah manusia merdeka dan tidak boleh mendapat diskriminasi  berdasarkan apapun termasuk berdasarkan pembedaan jenis kelamin.

Selanjutnya dalam pasal-pasal UUD tahun 1945 terdapat ketentuan  mengenai HAM ( Bab XA, pasal 29 ) yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berhak atas kehidupan dan kemerdekaan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan  berhak mendapat perlindungan  terhadap perlakuan diskriminatif tersebut.

Indonesia adalah negara modern  karena lahir pada pertengahan abad 20. Dalam    zaman ini berkembang pemikiran filsafat modern . Pemikiran mengenai negara  juga ikut   berubah dari negara  Nachtwachherstaat menjadi Welfare State.  Dalam Nachtwacherstaat, negara berfungsi hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban saja, sedangkan dalam Welfare State negara mengurusi seluruh aspek kehidupan:  ideology, politik, ekonomi social budaya dan pertahanan keamanan. Indonesia sebagai Welfare State mengemban amanat yang diberikan seluruh rakyat untuk memberikan kesejahteraan. Rakyat yang memberi  amanat itu terdiri dari laki dan perempuan, sehingga kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian utama.

Indonesia adalah negara hukum.  Prinsip negara hukum mendudukan adanya supremasi hukum yang berarti hukum melandasi  setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka negara hukum terdapat persamaan substantive yaitu setiap kebijakan, sikap dan tindakan dalam semua aspek kehidupan  harus bertujuan memenuhi hukum  dan HAM  bagi laki-dan perempuan.

2. Landasan Yuridis

Instrumen hukum yang melandasi kesetaraan dan keadilan bagi perempuan  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anatara lain:

  1. UUD Tahun 1945
  2. UU.NO. 68 tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi internasional mengenai Hak-hak politik perempuan
  3. UU.NO. 7  tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi internasional CEDAW
  4. UU.NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM
  5. UU.NO. 11 Tahun 2005  tentang pengesahan konvensi internasional mengenai hak-hak ekosoc
  6. UU.NO. 12 Tahun 2005  tentang pengesahan konvensi internasional mengenai hak-hak politik dan sipil

3. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis banyak masalah ketidakadilan yang dialami     perempuan dan ditemukan berbagai diskriminasi berbasis gender. Budaya patriarchi masih menguat dalam masyarakat sehingga ketidakadilan gender dan kebijakan bias gender sering terjadi. Banyak  masalah ketidakadilan gender yang bisa diidentifikasi dalam berbagai aspek kehidupan,   seperti  dalam kehidupan politik dan publik, dalam pekerjaan dan  kehidupan  yang layak, dalam pendidikan, kesehatan, dalam hukum dan perlindungan dan pemenuhan  HAM  perempuan.

URGENSI  RUU KKG

1.   Membangun  persepsi yang sama mengenai konsep gender

Konsep gender belum dipersepsi sama, masih ada yang memahami gender adalah perempuan. Gender adalah perbedaan peran yang dikontruksi budaya dan konstruksi budaya ini dapat berubah karena bukan kodrat

2.Menjamin hak perempuan yang setara dan adil dengan laki-laki

UUD Tahun 1945 Bab Xa Tentang HAM, PASAL 28 A – 28 J menjamin dan melindungi HAM  semua Warga Negara baik laki-laki maupun perempuan

3. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak

Dari kondisi oebjektif dapat dibaca bahwa kemiskinan yang ada di negeri ini berwajah perempuan. Akibat kemiskinan kesehatan ibu dan anak menjadi rendah. Angka kematian Ibu masih tinggi dan 10 % anak balita menderita kurang gizi

4. Pemerataan kesejahteraan dalam pembangunan nasional

Kesetaraan gender pada hakikatnya adalah kemitraan laki-laki dan perempuan. Perempuan yang jumlahnya lebih separoh jumlah penduduk Indonesia harus dapat dioptimalkan potensi sebagai mitra setara laki-laki dalam pembangunaN  nasional

5.  Menanamkan kesetaran dan dan keadilan gender pada anak sejak dini

Perwujudan kesetaran gender diikuti dengan keadilan gender. Keadilan gender adalah suatu proses menjadi adil terhadap laki- laki  dan perempuan.  Perempuan diutamakan dalam proses keadilan gender ini karena perempuan sejak lama mengalami diskriminasi hingga sekarang  diskriminasi berlangsung dalam bentuk tindak kekerasan  seperti KDRT,perdagangan perempuan dan lain-lain.

Dalam pendidikan sudah perlu dimasukkan konsep gender baik dalam bacaan anak-anak sekolah maupun dalam sikap dan tindakan yang harus sama pada naka-laki-laki dan perempuan.

6.Anggaran responsive gender sebagai strategi  pengarusutamaan gender

Agar dilaksanakan PUG oleh semua instansi Pemerintah dan ARG sebagai strategi PUG  dijadikan dasar  dalam membuat kebijakan program pembangunan