Toleransi Pilar Demokrasi Indonesia

Christopher Kevin Susandji

Pengantar
Toleransi menjadi topik yang kembali hangat dibicarakan hari-hari terakhir ini. Negara Indonesia sedang diserang oleh kasus-kasus intoleransi. Kurangnya wawasan dan pemahaman sejarah serta mudah terpancingnya masyarakat Indonesia oleh ajaran sesat, politik dan hoaks telah menyumbang api-api perpecahan hampir di seluruh Indonesia. Konflik, pertikaian, dan kerusuhan sering dibuat untuk menakuti minoritas. Ada rumah peribadatan dibakar dan dihancurkan oleh berbagai belah pihak. Kebhinekaan terancam. Konflik dikaitkan dengan perbedaan agama, suku dan ras. Namun ada juga pertikaian timbul karena perbedaan pandangan, pemikiran dan pendapat. Toleransi adalah esensi demokrasi Pancasila. Tulisan ini akan membicarakan masalah toleransi dan kebutuhannya bagi demokrasi di Indonesia.

Toleransi: Sebuah Pemahaman
Kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerāre yang berarti “to bear, to endure, to tolerate”: untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Wikipedia menyebutkan :

“Toleration is the acceptance of an action, object, or person which one dislikes or disagrees with, where one is in a position to disallow it but chooses not to.” [1]

Voltaire, seorang filsuf terkenal Perancis menuliskan pandangannya tentang toleransi. “La tolérance, c’est l’apanage de l’humanité; nous sommes tous pétris de faiblesse et d’erreurs; pardonnons-nous réciproquement nos sottises. C’est la première loi de la nature.” (toleransi adalah hak istimewa, konsekuensi khusus atas kemanusiaan. Esensi kita sebagai manusia adalah penuh dengan kesalahan dan kelemahan, karenanya kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Itulah hukum alam yang terutama).

Menurut pandangan di atas, toleransi berarti penerimaan sesuatu perbedaan oleh sebuah individu yang sebenarnya tidak ia sukai atau setujui. Bahkan ketika individu tersebut memiliki kedudukan atau kemampuan untuk menutup perbedaan tersebut, ia memilih untuk tidak menggunakan kekuatannya untuk menolak perbedaan tersebut.

Demokrasi: Sebuah Pemahaman
Kata Demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”, yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (kratos) “kekuatan” atau “kekuasaan”.[2] Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan, baik dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. (Wikipedia).
Indonesia adalah negara demokrasi, yang berdiri di atas dasar Pancasila sila ke-4: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Demokrasi Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberlakukan prinsip pembagian kekuasaan (division of powers) sesuai konsep trias politica. Kekuasaan negara terbagi dalam 3 lembaga: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga-lembaga negara ini memiliki kewenangan dan saling mengawasi satu dengan yang lain.

Demokrasi Pancasila mengijinkan masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pesta politik (pemilihan umum presiden dan kepala daerah), menyampaikan pendapat secara bebas bagi kebaikan bersama.

Toleransi bukan Dominasi

Bangsa dan negara Indonesia dibangun di atas dasar keberagaman manusia multikultural. Berbagai suku dan ras yang telah bertumbuh dan berkembang di 17.506 pulau, disatukan dalam sebuah Negara Kepulauan. Keberagaman menjadi harta terpendam yang dipertahankan secara turun-temurun di negeri ini. Untuk membentuk sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendiri negara ini memilih jalan toleransi bukan dominasi, sehingga keragaman bangsa dapat terpelihara. Dibawah naungn toleransi. kemerdekaan Indonesia diperjuangkan bersama-sama.

Indonesia terus berkembang menjadi negara demokrasi yang pelaksanaan demokrasi berbeda beda pada tiap rezim (demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin). Di era reformasi ini Indonesia melaksanakan demokrasi (demokrasi reformasi), yang ditandai dengan pemilu demokratis tahun 1999, pelaksanaan hak asasi manusia, terutama kebebasan berpendapat. Demokrasi reformasi yang telah memberikan nafas baru dalam kehidupan rakyat Indoneia, menarik perhatian dunia terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sayangnya, dengan kebebasan berpendapat muncul sikap-sikap intoleransi, baik dari masyarakat maupun petinggi negara. Masyarakat mulai resah dengan muncul kasus- kasus intoleransi. Sekelompok orang telah memanfaatkan celah- celah demokrasi demi kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan warisan sejarah bahwa untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendiri negara telah memilih jalan toleransi bukan dominasi.

Menegakkan toleransi di negeri ini membutuhkan perjuangan yang cukup berat. Mari kita simak pandangan para pendiri bangsa ini tentang. Bung Karno (Presiden RI ke I) dalam suatu pidatonya pernah menyampaikan :

“Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua!”

Tindakan memperjuangkan toleransi juga nampak pada organisasi masyarakat agamis Nahdatul Ulama (NU) yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asyari. Walaupun NU adalah ormas Islam, namun sejak perjuangaan pra kemerdekaan, NU telah berperan melestarikan dan menjaga tali persatuan antar agama. Justru rasa nasionalisme yang kuat yang mendorong ormas tersebut untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Sebuah contoh dibuktikan dengan adanya agenda banser dalam menjaga dan melancarkan proses hari besar umat Kristen yakni hari Natal.

Pendapat pentingnya toleransi dalam kehidupan bangsa Indonesia juga dikemukakan oleh Presiden K. H. Abdurrahman Wahid. Presiden RI ke-4 yang dikenal dengan sebutan Gus Dur telah menjadikan Kong Hu Cu sebagai agama yang diakui negara dan mengesahkan hari raya Imlek sebagai hari besar nasional. Setiap giliran waktu Gong Xi Pacai, pasti kenangan merambat pada Gus Dur, karena keputusannya merupakan kemajuan kerukunan kehidupan beragama di Indonesia. Keputusan yang dikeluarkan Gus Dur dapat dilihat sebagai keberanian etis dan keberanaian filosofis yang tentu saja didasarkan pada keyakinan bahwa Indonesia membutuhkan toleransi bukan dominasi. “Menerima perbedaan pendapat dan asal muasal bukanlah tanda kelemahan melainkan menunjukkan kekuatan,” dan, “tidak penting apa pun agamamu atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah menanyakan apa agamamu” (H. Abdurrahman Wahid).

Kita patut bangga terhadap Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo, yang terus menekankan betapa pentingnya toleransi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau sangat mengecam radikalisme dan terus memupuk persatuan bagi rakyat Indonesia. Di berbagai kesempatan ketika berpidato, Presiden 9 RI ini beliau sering menekankan pentingnya toleransi dalam berdemokrasi. Mari kita simak pidato bapak ketika menghadiri “Bali Democracy Forum IX” di Nusa Dua, Bali, Kamis, 8 Desember 2016. Beliau mengatakan, sejak berabad-abad agama memainkan peran yang penting bagi kehidupan umat manusia, kehidupan sosial, ekonomi dan politik, baik pada tataran nasional, regional dan global.

“Budaya saling menghormati dan sifat toleransi telah menjadi benang yang mempersatukan masyarakat dunia yang berbeda-beda sejak kita ada di bumi ini. Maka tugas bagi kita semua di sini, adalah memastikan bagaimana demokrasi dapat bekerja dengan baik untuk mendukung stabilitas dan perdamaian dan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya.

Demokrasi membutuhkan Toleransi
Pelaksanaan demokrasi minus toleransi, kehidupan negara tidak akan jalan dengan baik. Konsep demokrasi berakar dari liberte, egalite, fraternite. Tiga kata ini adalah semboyan terkenal yang digunakan oleh kaum liberal yang mendukung demokrasi di masa-masa revolusi Perancis. Tiga kata ini berarti “kebebasan, keadilan, dan persaudaraan”. Demokrasi tanpa kekebasan adalah nonsense, begitu juga tanpa keadilan dan persaudaraan. Keadilan dan persaudaraan merupakan modal sosial utama dalam membangun demokrasi. Dalam pelaksanaannya, keadilan dan persaudaraan berada pada posisi diametris. Keadilan tidak dapat ditegakkan dengan toleransi tapi menghendaki sikap tegas. Sementara “persaudaraan” menuntut toleransi. Dengan demikian, pengertian toleransi yang dibutuhkan dalam membangun demokrasi haruslah toleransi dalam menyikapi perbedaan yang menyangkut hak-hak asasi, bukanlah kejahatan maupun tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang benar.

Demokrasi di Indonesia memberikan kekuatan bagi rakyatnya (dan pers) untuk secara bebas berpendapat. Di satu sisi, hal ini sangatlah baik dan melindungi hak asasi. Di sisi lain, siapapun dapat mengatasnamakan rakyat untuk mengkritik dan mengecam pihak yang tidak disukai. Sisi kedua inilah yang dimanfaatkan kelompok intoleransi. Mereka mengatasnamakan demokrasi untuk mengekspresikan “suara mayoritas” dengan tujuan untuk mengecam bahkan menistakan “suara minoritas”, bahkan sampai berkuasa di atas otoritas pemerintah. Hal ini bila tidak segera diantisipasi, akan merusak esensi dari demokrasi. Bila demokrasi minus toleransi, kehidupan negara tidak akan jalan dengan baik, bahkan dapat membunuh demokrasi itu sendiri. Ketika otoritas pemerintah tidak lagi dihiraukan dan hak orang lain diabaikan, maka demokrasi akan layu dan mati dan yang akan muncul adalah konsep ketertiban dan keamanan masyarakat.

Hidup di dalam bangsa pluralis seperti Indonesia membutuhkan toleransi yang tinggi, demi tercapainya high trust society dalam melaksanakan komitmen “Bhineka Tunggal Ika”. Bila dinodai oleh intoleransi, maka justru yang terjadi adalah low trust society, rendahnya tingkat kepercayaan satu warga dengan warga lainnya, yang diikuti oleh rasa curiga dan sarat rumor. Toleransi yang rendah mudah meretakkan persatuan. Oleh karena inilah demokrasi tidak dapat ditegakkan tanpa fondasi toleransi yang kokoh.[3] Demokrasi membutuhkan Toleransi.

Peran Kita
Berikut beberapa hal yang saya pandang dapat memupuk toleransi di dalam masyarakat Indonesia sebagai masyarakat modern:

1.       Jangan menambah bara api. Kita harus pintar dalam menanggapi individual intoleran. Jangan melawan balik dengan kebencian, namun lakukanlah kebaikan. Seperti yang diajarkan dalam agama Kristiani: “…kasihilah musuhmu.” Hal ini dapat diterapkan di dalam dunia maya, dimana banyak sekali perbedaan pendapat terjadi. Kita harus jadi pihak penengah antara 2 pihak yang saling adu pendapat. Memberi komentar dengan kata-kata yang halus tidak merugikan kita. Ketika berdebat, berilah argumen yang sehat dan damai.

2.       Hormati dan hargai segala bentuk perbedaan di dalam kehidupan. Sebisa mungkin, turutlah berpartisipasi dalam perbedaan tersebut! Ketika sebuah agama sedang merayakan hari besar mereka, berilah ucapan selamat dan turutlah merayakan dengan mereka (tentu dengan cara yang sopan dan tidak melanggar kepercayaan sendiri).

3.       Jangan pandang bulu di dalam pertemanan maupun bekerjasama dan bersikaplah dewasa dan penuh dengan lapang dada.

4.       Jadilah sensitif terhadap segala bentuk berita, jangan mudah tersulut terhadap berita hoax yang merugikan dan jangan menyebarkan berita hoax yang menguntungkan golongan yang sama dengan kita. Laporkan!

Mungkin kita sebagai individual belum mampu bertindak dalam skala yang besar, namun saya percaya ketika bibit-bibit toleransi tertanam di lingkungan sekitar kita, maka secara perlahan pengaruh yang kita berikan akan semakin berkembang.

Penutup
Indonesia yang plural mengisyaratkan toleransi sebagai pilar demokrasi. Pelaksanaan demokrasi membutuhkan toleransi. Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah tubuh yang terdiri dari berbagai macam bentuk alat-alat tubuh yang memiliki fungsi dan sifat yang berbeda-beda. Namun dibalik perbedaan tersebut, semua memiliki DNA yang sama! Ya, mungkin kita berbeda-beda, namun semangat nasionalisme dan cinta kita terhadap Tanah Air tidak dapat diperbedakan. Kita tidak boleh saling membenci. Bila kita hidup dan berkembang, juga membiarkan orang lain hidup dan berkembang, bahkan kita harus bersatu dan bekerja sama untuk maju. Itulah toleransi. Demokrasi harus dijalankan penuh dengan toleransi. Marilah kita menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya demokrasi Pancasila yang sempurna.

Sekian.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy
[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
[3] https://geotimes.co.id/kolom/demokrasi-membutuhkan-toleransi/

About mardety mardinsyah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*