DPR-RI FUNGSI DAN HISTORIS

Oleh :   Edrick Tanreyhan

(School of Enterpreneurship  and Humanities, Academic Year 2017-2018 odd, Universitas Ciputra Surabaya)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga tinggi negara ini  merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPRRI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif  telah dilaksanakan 11 kali sejak Indonesia merdeka. Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955 dan pemilu yang terakhir tahun  2014. Tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPRRI dan juga memilih Presiden RI.

DPRRI mempunyai 3 Fungsi,yaitu pertama, Legislasi, yaitu  membentuk undang-undang bersama Presiden. Kedua fungsi Anggaran, yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Ketiga, Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

DPRRI memiliki banyak alat kelengkapan, diantaranya Pimpinan  DPRRI Badan anggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga ( BURT) Komisi-komisi dan lainnya.  Dalam tulisan ini, saya akan mengemukan satu alat kelengkapan DPRRI  yaitu  Pimpinan DPRRI periode 2014-2019.  Pimpinan DPRRI terdiri dari satu Ketua dan 4 wakil ketua. Masing- masing pimpinan mempunyai bidang tugasnya sendiri-sendiri. Dibawah ini saya mengemukakan  nama Ketua dan wakil-wakil  Ketua DPR RI beserta tugasnya masing-masing .

 

     

KETUA  : Drs. SETYA NOVANTO, Ak

Mempunyai tugas bersifat umum dan mencakup semua Bidang Koordinasi.

     

WAKIL KETUA  : Dr. H. FADLI ZON,    S.S., M.Sc.

Bidang Politik dan Keamanan ( KORPOLKAM ) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II dan Komisi III, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Legislasi.  

 

WAKIL KETUA  : Dr. AGUS HERMANTO

Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan ( KORINBANG )  yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI dan Komisi VII.

   


    WAKIL KETUA  : Dr. Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.

Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan ( KOREKKU ) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI dan Badan Anggaran.

 

  

WAKIL KETUA  : FAHRI HAMZAH

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ( KORKESRA ) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX,  Komisi X dan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden RI  tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai tanggal Hari Lahir  DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah disusun  pimpinan KNIP sebagai berikut:

  • Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo
  • Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
  • Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary
  • Wakil Ketua III : Adam Malik

Anggota DPRRI telah bekerja dari periode ke periode melaksanakan fungsi yang diamanatkan undang-undang serta menyerap spirasi rakkyat. Di masa reformasi (1999 ) banyak keburukan internal yang terbuka dari anggota DPR RI berupa korupsi,penyuapan, dan lain lainnya.   Kinerja anggota DPRRI  dikritik masyarakat. Sebagian besar anggota DPRRI dipandang malas dalam melaksanakan pekerjaan/ jobdesk yang diberikan oleh negara. Hal lain yang mendapat kritik masyarakat yaitu fasilitas mewah yang didapat oleh anggota DPRRI, tapi  tidak sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

Ketika  saya memainkan mesin pencari data di internet  (google), banyak sekali kasus korupsi yang menyangkut anggota DPRRI, seperti contoh nya kasus E-KTP. Beberapa  anggota DPRRI dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait  kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Kasus ini melibatkan pihak pengusaha, yang melakukan persekongkolan dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, dalam membahas anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Pihak pengusaha  membagikan uang kepada pejabat Kemendagri dan anggota DPR, guna memuluskan anggaran tersebut dan pengusaha dimaksud menjadi pelaksana proyek e-KTP.

Sesungguhnya banyak sekali berita tentang kasus-kasus korupsi di DPRRI yang melahirkan penilaian negatif terhadap  lembaga tinggi negara ini.  Namun menurut saya, kita tidak boleh menelan informasi dari internet atau dari manapun dengan mentah mentah, dikarenakan yang diucapkan dari mulut ke mulut dan dimasukkan berita dan artikel belu tahu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi sebelum ikut menyebarkan informasi hendaknya kita harus pilih dan pilah informasi secara cermat, agar tidak ikut mengorbankan orang lain. Biar tangan hukum menyeret orang yang bersalah.

About mardety mardinsyah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*