Penyelenggara Negara mencuri uang Negara

Sampai hari ini berita tentang  korupsi di berbagai lembaga negara masih memenuhi headline media massa baik cetak maupun  on line. Banyak tumpukan  informasi tentang kasus korupsi yang dikedepankan, yang melibatkan nama-nama pejabat penting di negara ini. Korupsi bagai wabah. Koruptor muncul dimana-mana, baik di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Penyelenggara negara mencuri uang negara. Sungguh tragis.

Dalam era reformasi, Indonesia bertekad melaksanakan sistem politik demokrasi yang sungguh-sungguh,  tidak seperti demokrasi ala Orde Baru, yang hanya secara konseptual demokrasi tapi pelaksanaannya otoriter. Untuk perubahan ini, maka  UUD 1945 diamandemen.   APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara ) ditetapkan berdasarkan persetujuan lembaga legislative sebagai tanda Rakyat berdaulat. UUD 1945 dalam pasal 23 memposisikan kekuasaan DPR RI lebih kuat dibanding Pemerintah dalam menentukan anggaran. DPR RI melalui Badan Anggaran memiliki wewenang menentukan besaran plafon anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran.  Badan anggaran DPR- RI  bisa lebih detail mengetahui perencanaan dan penggunaan anggaran dan  penggunaan anggaran  juga berada dibawah pengawasan DPR RI.

Pengaturan   ini telah membuat keuangan negara binasa. Ketika kekuasaan legislatif lebih besar dalam menentukan anggaran, maka muncul mafia anggaran yang   melibatkan oknum anggota  lembaga legisklatif dan pejabat di pemerintahan. Korupsi uang negara tidak terhindarkan. Penyelenggara Negara mencuri uang Negara yang dapat dikatakan   seperti “pagar makan  tanaman”. Sistim penentuan alokasi anggaran memunculkan  celah-celah untuk korupsi dan proses jual beli kewenangan dalam menentukan alokasi anggaran.

Melihat tindakan korupsi yang merajalela ini, rakyat hanya bisa mencaci dan memaki. Sementara rakyat  masih banyak yang didera kemiskinan, mafia anggaran  berkeliaran terus menggerogoti anggaran negara. Namun ada pihak yang masih mau berpikir kenapa hal seperti ini bisa  terjadi ? Apakah sistem yang salah atau para penyelenggara yang tidak lagi memiliki integritas moral ?. Ini perlu kajian tersendiri yang memerlukan pendekatan lintas disiplin, sehingga dapat ditetapkan  sistem dan mekanisme pembahasan anggaran negara  yang tepat yang tidak memberi ruang untuk korupsi dan jalan–jalan tikus calo anggaran.

About mardety mardinsyah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*