Jilbab, Polisi dan Korupsi

Jilbab,Polisi dan Korupsi adalah tiga konsep yang  kalau masingoma 001-masing konsep itu   dilakukan pembahasan akan menghasilkan  penjelasan yang berlembar-lembar dan menulisnya bisa berhari-hari  karena konsep-konsep tersebut luas, kompleks dan misterius. Kalau konsep jilbab dikaitkan dengan polisi dan  dirujuk dalam berita yang hangat saat ini  maka  ditemukan berita  yang menarik  seperti :

“Polisi Wanita (Polwan) akan diizinkan Kepala Polisi RI (Kapolri) untuk menggunakan jilbab  saat bertugas. Sehubungan dengan itu,  Kapolri akan  mengeluarkan izin resmi para polwan berjilbab saat bertugas”.

Kalau konsep jilbab dikaitkan dengan korupsi, maka terbaca fenomena yang tidak kalah pula menariknya. Dewasa ini ada perempuan- perempuan  berjilbab melakukan korupsi yang pada tahun 80-an tidak ada perempuan berjilbab yang korupsi.

Tulisan ini tidak membahas kenapa perempuan berjilbab tapi juga melakukan tindak pidana  korupsi. Tulisan ini   hanya  ingin melihat selayang pandang jilbab yang dikaitkan dengan polisi.

Jilbab adalah penutup rambut  perempuan dan  mewakili simbol Islam. Jilbab, selembar kecil kain penutup rambut itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan pemaknaan tubuh sosial sebuah masyarakat. Dalam  masyarakat muslim  jilbab sebagai citra tubuh sosial memiliki suara yang tidak tunggal tapi multivokal, karena  ada yang menolaknya dan ada yang mendukung.

Jilbab dipandang sebagai alat pemisah hal-hal yang suci dari yang banal dan  pemisah yang  sakral dari profan.  Jilbab dipandang tidak melulu entitas penutup kepala saja, tetapi memiliki berbagai  makna bagi pemakainya. Jilbab bisa bermakna politik, merupakan trik politik mendulang suara perempuan oleh para calon legislative, sehingga jilbab bisa dimasukkan ke dalam kapital politik. Secara etik, menunjukkan bahwa perempuan berjilbab bila menjadi pemimpin akan tampak berwibawa dan jilbab melindungi perempuan dari segala bentuk pelecehan, kejahatan dan kekerasan. 

Jilbab merupakan bagian dari pertempuran tafsir yang sejak dulu hidup dan terus berkembang tiada henti. Dalam tafsir konvensional, jangankan  rambut perempuan, suara saja masuk aurat, maka itu harus disembunyikan.Dalam realitas kehidupan beragama, penafsiran masa lalu dipandang sebagai dogma dan  memiliki kebenaran absolut, termasuk dalam hal jilbab. Dalam pandangan kontemporer, keharusan berjilbab dipandang sebagai konstruksi sosial. 

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan  di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat .  Sebagai  penegak hukum dan pelayan masyarakat yang dilihat masyarakat dari polisi adalah pelayanannya.  Negara RI yang plural  dan terus  berjuang  memperkokoh integrasi bangsa, apakah kehadiran simbol agama tertentu ke dalam institusi polisi  atau kalau ada simbol tertentu yang diusung polisi,  tidakkah  akan menjadi problem ?. Mari kita renungkan bersama, karena telah mulai menjadi pembahasan masyarakat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*