Penanganan kemiskinan setengah hati

Penghapusan kemiskinan di berbagai Negara  merupakan tantangan Global yang dihadapi dunia dewasa ini. Mengurangi separoh kemiskinan di dunia  merupakan  tujuan MDG’s, sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konperensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Ada delapan butir tujuan MDG’s yang salah satunya adalah   penanggulangan  Kemiskinan dan Kelaparan yang harus  dicapai pada tahun 2015.

Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang  No.  13 Tahun 2011 tentang Penanganan  Fakir Miskin , dan menempatkan  Kementrian Sosial sebagai leading sector pelaksanaan undang-undang ini. Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan telah menyusun dengan seksama materi undang-undang ini, terutama mengenai sasaran dan model program penanganan kemiskinan. Sasaran penanganan kemiskinan  adalah fakir miskin baik   perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Penanganan fakir miskin dilaksanakan antara lain dalam bentuk bantuan pangan/sandang dan pelayanan perumahan, kesehatan,pendidikan  serta pengembangan potensi diri. Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam penanganan fakir miskin harusnya  merumuskan berbagai program untuk penanganan fakir miskin .

Undang-undang tentang penanganan fakir miskin menggariskan bahwa penanganan fakir miskin dilakukan dengan pendekatan kewilayahan yang meliputi perdesaan, perkotaan,pesisir dan pulau-pulau kecil/terpencil serta daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    perbatasan. Sekalipun telah dirumuskan model penanganan fakir miskin dengan pendekatan kewilayahan, pelaksanaan di daerah belum seperti yang diharapkan. Daerah terlihat masih belum memahami sepenuhnya mengenai program penanganan fakir miskin yang telah digariskan dalam undang-undang. Memang tidak dapat dibantah bahwa problem kemiskinan terlalu rumit karena karakternya tergantung regional dan sangat  beragam.

Penanganan kemiskinan setengah hati

Peraturan Pemerintah (PP) atas UU No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin sampai sekarang masih belum diterbitkan Pemerintah . PP ini sangat penting karena akan menggariskan langkah-langkah operasional dari undang-undang ini, terutama peran lembaga-lembaga yang akan menangani fakir miskin. Bila dulu ada 19 Kementrian dan Lembaga  yang menangani kemiskinan, sehingga penanganan masalah kemiskinan tidak terkoordinasi dengan baik.

Data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen). Angka ini berkurang sebanyak 890.000 jiwa dibanding periode yang sama tahun     lalu. Jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan turun 0,89 juta orang. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebanyak 11,05 juta orang berkurang 399,5 ribu orang menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2012.

 Bila data BPS menyebutkan bahwa penduduk yang berada dalam garis kemiskinan turun 0,89 juta orang, tapi masyarakat merasakan kemiskinan di Indonesia semakin kronis, apalagi di pedesaan karena inflasi di pedesaan lebih tinggi dari di Pusat. Maka diperkirakan jumlah orang miskin akan bertambah  dan yang hampir miskin makin banyak.

Penanganan kemiskinan masih terlihat setengah hati. Hal ini dapat dilihat dari belum terbitnya Peraturan pemerintah dan kebijakan anggaran untuk kementrian Sosial sebagai leading sector pelaksana UU fakir miskin.  Sampai saat ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam kebijakan dan postur anggaran Kemensos sebagai upaya dan keberpihakan pada fakir miskin.

  Disisi lain, sekalipun banyak program penanganan  kemiskinan, tapi bila korupsi tetap merajalela dan masuk ke semua lini kehidupan, kemiskinan sulit dihilangkan. Permainan distribusi, jejaring mafia  minyak,sudah bukan rahasia lagi dalam pengelolaan migas.  Skandal suap di bidang impor sedang  menjadi kasus pidana.Belum lagi penyelewengan di berbagai proyek pembangunan yang tengah diproses hukum. Sulit menghapus kemiskinan karena yang dikorupsi itu dana  yang seharusnya untuk rakyat tapi masuk ke kantong  koruptor.

Hal lain yang dapat dituding sebagai kendala pengentasan kemiskinan adalah kebijakan ekonomi nasional yang kapitalistik. Dengan system ekonomi kapitalis, yang miskin tambah miskin dan yang  kaya tambah kaya. Ideology Pancasila  tidak berdaya dalam kekuasaan kapitalis.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*